Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan, kebutuhan anggaran pada awal 2017 mencapai sekitar Rp 50 triliun. Salah satunya untuk membayar gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pensiunan di Januari tahun depan.
Kebutuhan tersebut rencananya akan dipenuhi dari Sisa Anggaran Lebih (SAL) yang diperkirakan mencapai Rp 51 triliun.
"Kita bisa gunakan SAL untuk menutup cashflow karena keterlambatan penerimaan. Di Januari 2017, kita perlu cash
untuk pembayaran gaji PNS dan pensiunan Rp 15 triliun-Rp 16 triliun dan pencairan Dana Alokasi Umum (DAU) ke daerah Rp 34 triliun," ujar Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu, Marwanto Harjowiryono di Bogor, Jawa Barat, Minggu (27/11/2016).
Dia mengatakan, pemerintah mengharapkan penerimaan negara tahun ini,
termasuk dari pajak tercapai
sesuai proyeksi.
Pendapatan negara dan hibah dipatok Rp 1.567,3 triliun, sementara outlook penerimaan pajak sampai akhir tahun ini Rp 1.318 triliun.
"Kalau ekspektasi kita untuk penerimaan negara sesuai outlook, maka anggaran tahun ini bisa tercukupi dengan baik. Akhir 2016, kita akan memiliki SAL Rp 51 triliun," kata Marwanto.
SAL tersebut, dia menjelaskan, dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan arus kas (cashflow) di awal tahun karena trennya ada belanja yang harus dikeluarkan pemerintah, seperti membayar gaji pegawai, sementara penerimaan pajak belum terkumpul.
Walaupun ada keterlambatan, dia mengaku, penerimaan negara yang terkumpul biasanya sekitar Rp 70 triliun sampai Rp 80 triliun per bulan atau di periode Januari saja.
"Dengan SAL Rp 51 triliun yang ada, kita bisa handle dengan baik. Tapi tergantung dengan situasi penerimaan pada Desember dan Januari," jelas dia.
Untuk diketahui, pemerintah telah merealisasikan belanja pegawai sebesar Rp 259,3 triliun hingga Oktober 2016. Pencapaian tersebut setara dengan 75,6 persen dari target di APBN-P 2016 yang sebesar Rp 343 triliun.
