Diketahui kesigapan aktualisasi Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) yang tengah digadang-gadang pemerintah guna pengubah Ujian Nasional usai menghinggapi capaian 70%. Andai kata kepala negara mengamini/ mengiyakan ajuan moratorium UN, inilah janji kemendikbud yang mana jika dengan adanya USBN ini tidak akan menyukarkan daerah yang bermasalah dengan finansial.
 |
| Gambar Ilustrasi |
Walaupun ada beberapa yang belum meyakini, dikarenakan moratorium UN dalam proses bahasan agenda rapat terbatas (Ratas) oleh presiden yang dinilai terlalu dekat antara jadwal UN yang seperti biasanya di laksanakan pada April-Mei. Namun mentri Pendidikan dan kebudayaan mengutarakan kesiapannya untuk melaksanakan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) sebagai pengganti Ujian Nasional.
Pak Mendikbud, Muhadjir Effendy percaya bahwa persiapan USBN telah menyentuh angka 70%, kedepannya hanya tinggal melengkapi hal-hal yang belum terpenuhi, kalau moratorium UN disepakati presiden dalam agenda ratas.
Pak Muhajir pada hari Jum’at (2/12/16) memaparkan “Bahwa kita semua sudah siap. Persediaan soal ada di bank soal, jika saatnya nanti akan dibuat tinggalambil saja dari sana. Untuk mensosialisasikan USBN ini, sudah mengundang pemerintahan tingkat propinsi begitu juga jarak
dekat kabupaten kota juga akan di undang. Tak perlu lama lagi UNSB diharapkan bisa dilaksanakan.”
Sebagaimana dikabarkan sedari awal, Mendikbud usai menuntaskan evaluasi UN, sehingga menghasilkan kesimpulan akan diberlakukannya memoratorium UN. Dan sebagai pengubahnya, UN akan dipusatkan di daerah-daerah dalam bentuk USBN.
Dalam agenda rapat-rapat kerja dengan Komisi X DPR mengemuka beberapa sanggahan tertuju ke Mendikbud berkenaan masih belum maksimalnya kesiapan USBN jika kelak diimpelemntasikan di 2017. Seperti apa yang diungkapkan oleh eks Rektor Universitas Muhammadiyah Malang ini menanggapi sanggahan yang ditujukan ke arahnya.
” saya berpegang janji bahwa dengan di implementasikannya USBN ini tidak akan membebani pemda, terpenting berhubungan dengan financial. Dan kalaupun UN diberikan sepenuhnya untuk pelaksanaannya kepada pemda, akan tetapi anggaran yang ditaksirkan akan memakan dua kali lipat akan disiagakan oleh pemerintahan pusat.”
Papar Mendikbud “Saya yakinkan transformasi ini tak menyusahkan pemprov beserta kabupaten/ kota,” Pada rapat kerja terbatas itu juga terpapar bahwa estimasi anggaran untuk menyelenggarakan USBN bersamaan persiapannya di pemda akan menggapai angka satu triliun rupiah.
