Beritapendidikan.CF-Guru SD dari Majalengka, Jawa Barat, Aop Saopudin, harus berhadapan
dengan hukum karena mendisiplinkan siswanya yang berambut gondrong.
Selain itu, Aop malah dicukur balik oleh orang tua siswa, Iwan Himawan.
Hasilnya yaitu Aop dibebaskan Mahkamah Agung (MA) dan Iwan dipenjara 3
bulan. Meski kasus ini telah selesai divonis MA, tetapi kasus ini
menyentuh nurani terkait kebebasan akademik guru dalam mendidik
siswanya, tidak hanya semata-mata mengajar.
"Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar,
membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta
didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan
dasar, dan pendidikan menengah," demikian definisi guru sebagaimana
dikutip dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 Tahun 2008, Senin
(4/1/2016).
Dalam mendidik, mengajar, membimbing hingga mengevaluasi siswa, maka
guru diberikan kebebasan akademik untuk melakukan metode-metode yang
ada. Selain itu, guru juga tidak hanya berwenang memberikan penghargaan
terhadap siswanya, tetapi juga memberikan punishment kepada siswanya
tersebut.
"Guru memiliki kebebasan memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang
melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, peraturan
tertulismaupun tidak tertulis yang ditetapkan guru, peraturan tingkat
satuan pendidikan, dan peraturan perundang-undangan dalam proses
pembelajaran yang berada di bawah kewenangannya," bunyi Pasal 39 ayat 1.
Dalam ayat 2 disebutkan, sanksi tersebut dapat berupa teguran dan/atau
peringatan, baik lisan maupun tulisan, serta hukuman yang bersifat
mendidik sesuai dengan kaedah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan
perundang-undangan.
"Guru berhak mendapat perlindungan dalam melaksanakan tugas dalam bentuk
rasa aman dan jaminan keselamatan dari pemerintah, pemerintah daerah,
satuan pendidikan, organisasi profesi guru,
dan/atau masyarakat sesuai dengan kewenangan masing-masing," papar Pasal 40.
Rasa aman dan jaminan keselamatan tersebut diperoleh guru melalui
perlindungan hukum, profesi dan keselamatan dan kesehatan kerja.
"Guru berhak mendapatkan perlindungan hukum dari tindak kekerasan,
ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil
dari pihakpeserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi,
atau pihak lain," tegas Pasal 41.
Ternyata aturan yang sudah tegas dan lugas di PP 74 tahun 2008 tidak
diindahkan oleh kepolisian, kejaksaan, Pengadilan Negeri (PN) Majalengka
dan Pengadilan Tinggi (PT) Bandung. Dalam menangani Aop, mereka
melakukan pendekatan pidana murni dan mengabaikan fungsi dan peran Aop
sebagai guru. Polisi dan jaksa menilai Aop melakukan perbuatan
diskriminasi anak, penganiayaan anak dan perbuatan tidak menyenangkan.
Untungnya, palu keadilan diketok MA dengan membebaskan Aop. Dalam
'kalimat sakti' untuk membebaskan Aop, majelis kasasi yang diketuai
hakim agung Salman Luthan menyatakan Aop mempunyai tugas untuk
mendisiplinkan siswa yang rambutnya sudah panjang/gondrong untuk
menertibkan para siswa. Apa yang dilakukan terdakwa adalah sudah menjadi
tugasnya dan bukan merupakan suatu tindak pidana dan terdakwa tidak
dapat dijatuhi pidana atas perbuatan/tindakannya tersebut karena
bertujuan untuk mendidik agar menjadi murid yang baik dan berdisiplin.
Tapi, beda MA beda pula pendapat Komisi Perlindungan Anak Indonesia
(KPAI). Hukuman potong rambut dinilai sudah tidak edukatif lagi dan
perlu dibuat formula baru dalam pendisiplinan siswanya.
"Harusnya kita lebih mencari formula yang edukatif. Sebab pendisiplinan
itu cenderung dimaknai konotasinya dengan hukuman padahal paradigmanya
itu pengembangan perilaku. Kalau hukuman itu efektif hanya untuk jangka
pendek, tapi perilaku ke depannya belum tentu anak mau mengikuti aturan
dan norma," kata komisioner KPAI Susanto kepada detikcom.
