Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Indonesia kini mencapai angka 4,5
juta orang dan Kemenpan RB ingin kurangi jumlah PNS hingga 3,5 juta pada
tahun 2019. Ke depan PNS akan dikelompokkan berdasarkan kuadran.
Kuadran 1 yang paling produktif dan kuadran 4 yang paling tidak
produktif. Terhadap mereka yang termasuk di kuadran 4 ini akan diberi
tindakan lebih lanjut. Mulai dari peringatan hingga pemberhentian.
"Nanti hasil mapping ada 4 kuadran / cluster. Yang pertama aparatur
sipil negara nanti rencananya akan dikembangkan lebih lanjut yang
qualified akan di promosikan, kemudian kuadran dua ada yang tidak
qualified pendidikannya tapi kompeten. Nah nanti akan didorong
pendidikannya, akan disesuaikan dengan kualifikasi atau nanti akan
dimutasikan dengan kualifikasi yang relevan," kata Kepala Biro Hukum,
Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PAN RB, Herman Suryatman
dikantornya, Jl Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan, (10/2/2016).
Ia menambahkan, pada cluster 3 memililiki kualifikasi tapi tidak
kompeten misalnya yang bersangkutan adalah guru, latar be;akang
pendidikan juga guru namun tidak memiliki kompetensi yang baik nanti
akan diberikan pelatihan yang baik atau diktat. Sementara kuadran
keempat yang tidak kompeten dan qualified, akan didorong untuk pensiun
dini. Tentu pensiun dini yang diputuskan, tetap menjamin kesejahteraan
yang bersangkutan.
"Ini lah yang sedang dicari, diberikan perhatian sepenuhnya pada yang
mau dipensiundinikan. Cuma sayangnya dengan kapasitas fiskal yang
digodok dan mudah-mudahan bisa dimunculkan 2017, di tahun 2019 nanti
kita sudah punya Smart ASN. Pada tahun 2019 diharapkan akan bersih dan
akuntabel dan berkualitas, ini resiko yang akan dihadapi MEA," kata
Herman.
Nanti akan dikonsulkan ke DPR dengan skema rasionalisasi menurut Herman.
Sementara itu, mapping akan dilaksanakan 2016 ini. Oleh karena itu,
Menpan RB Yuddy Chrisnandi akan menggelar rapat maraton dengan para
Sekda dan Sekjen di setiap Provinsi.
"Itu kita lakukan secara terus menerus dengan harapannya terbangun
mindset yang sama sehingga setelah dilakukan pemetaan betul-betul sesuai
dengan apa yang kita desain," ujarnya.
Rasio kepegawaian akan diturunkan agar belanja pegawai pada tahun 2019
turun . "Terkait rasionalisasi, masih dilakukan pengkajian secara
seksama karena berdasarkan telaahan analisis awal dengan Pak Menteri,
bahwa rasio penduduk dengan pegawai itu idealnya dilakukan di atas 1,5
persen. Tentu itu berangkat dari pertimbangan kapasitas fiskal negara
juga dengan 1,5 persen pemerintahan diharapkan bisa lebih efektif," ucap
Herman.
Ia menambahkan belanja pegawai bisa di minimalisasi karena daerah dan
nasional APBD dan APBN kurang sehat. Dengan begitu, menurut Herman,
belanja pegawai harus diefisiensi karena daerah lebih tinggi belanja
pegawainya.
"Oleh karena itu Pak Menteri berpandangan, ini harus ada efisiensi.
Harus ada rasionalisasinya karena belanja pegawainya lebih tinggi secara
nasional 3,3%, untuk khusus 61% daerah," kata Herman.
"Mudah-mudahan di akhir 2019 mudah-mudahan struktur APBD lebih baik lagi
dan belanja APBN APBD ini bisa dimaksimalkan untuk belanja pelayanan
publik sehingga salah satu caranya dengan dilakukan rasionalisasi dengan
pertimbangan yang ideal 1,5 persen rasio dari penduduk 250 juta di
kisaran 3,5 jt. Sementara sekarang ini 4,5 juta ke kisaran 3,5 juta.
Tentu ini harus seksama karena ini menyangkut nasib orang banyak,"
pungkasnya.
