Assalamualaikum.... Salam sejahtera bagi Rekan-rekan Pendidikan semua.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negera dan Reformasi Birokrasi
Yuddy Chrisnandi meminta semua pegawai negeri melaksanakan birokrasi
berbasis kinerja. Tujuannya, kata Yuddy, untuk mewujudkan target
pemerintahan kelas dunia (World Class Government) pada 2025.
Yuddy menyebutkan ada empat indikator pelaksanaan birokrasi berbasis
kinerja. "Pertama, penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien,
dan ekonomis," kata Yuddy di kantornya saat membuka Rapat Koordinasi
Pendayagunaan Aparatur Negara Instansi Pusat pada Selasa, 16 Februari
2016.
Indikator kedua adalah kinerja pemerintah difokuskan pada
upaya untuk mewujudkan hasil. Ketiga, sistem manajemen kerja yang
diterapkan berbasis elektronik. Terakhir, setiap pegawai memiliki
kontribusi yang jelas terhadap kinerja secara keseluruhan.
Yuddy
melanjutkan, birokrasi berbasis kinerja dapat terwujud jika aparat mampu
berpikir selangkah ke depan. Pikiran maju berguna untuk antisipasi dan
melihat potensi.
Syarat lainnya, birokrasi berbasis kinerja adalah evaluasi kebijakan dan program. "Pemerintah harus mampu berpikir secara
holistic, lintas sektor, dan out of the box," ujar Yuddy.
Yuddy
mengatakan jalan untuk mencapai target pada 2025 masih panjang. Menurut
World Economic Forum, daya saing Indonesia berada pada peringkat 37
dari 140 negara, seperti tercatat dalam The Global Competitiveness
Report 2015-2016. Peringkat tersebut berada di bawah Singapura,
Malaysia, dan Thailand.
Dalam The Worldwide Governance
Indicators, nilai rata-rata indeks efektivitas pemerintah Indonesia
adalah -0,01, dengan peringkat ke-85 pada 2014. Adapun Singapura berada
pada peringkat pertama, Malaysia pada peringkat ke-32, Thailand ke-62,
dan Filipina pada peringkat ke-72.
Kemudahan berusaha di
Indonesia juga masih rendah. Dari skor maksimal 100, Indonesia hanya
mendapatkan skor 58,12 dan menempati posisi ke-109 dari 189 Negara.
"Indonesia harus bisa memangkas izin rumit dan berbelit," tutur Yuddy.
Yuddy
menambahkan, reformasi birokrasi kini menjadi program prioritas
pemerintah. Sasarannya, menciptakan birokrasi yang bersih, akuntabel,
efektif, efisien, dan memiliki pelayanan publik berkualitas.
