Rencana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi (KemenPAN-RB) melaksanakan rasionalisasi sejuta PNS dinilai
hanya memperkeruh suasana pemerintah di pusat dan daerah. Pasalnya,
rasionalisasi atau pengurangan akan memicu kegaduhan.
"Ini MenPAN-RB ada-ada saja idenya. Honorer kategori dua (K2) belum
tuntas, sudah ubek-ubek PNS. Apa mau didemo PNS dan honorer sekaligus,"
kritik Bambang Riyanto, anggota Komisi II DPR RI kepada JPNN, Sabtu
(27/2).
Bagi politikus Fraksi Partai Gerindra
ini, ide MenPAN-RB hanya mudah diucapkan, namun sulit dilaksanakan.
Lantaran PNS masih merupakan pekerjaan favorit masyarakat.
"MenPAN-RB
seperti tidak tahu birokrat saja. Menjadi PNS butuh pengorbanan besar,
masa iya mereka dirasionalisasi. Kalau ditawarkan pensiun dini, saya
yakin mereka akan tolak meski ada konpensasinya," terang mantan bupati
Sukoharjo ini.
Dia menambahkan, daripada memikirkan merasionalisasi PNS, MenPAN-RB disarankan mencari jalan penyelesaian honorer K2
